Pengelolaan Pengaduan Pada Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri


Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (selanjutnya disebut penyelenggara) diwajibkan memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat. Namun demikian, sampai dengan sekarang masyarakat belum sepenuhnya menerima pelayanan publik yang baik dari penyelenggara. Untuk itu penyelenggara didorong agar melakukan langkah nyata guna melakukan perbaikan pelayanan publik.

Salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan pelayanan publik berbasis pengaduan masyarakat. Menurut Permenpan Nomor 13 Tahun 2009, Pengaduan merupakan pernyataan ketidakpuasan apapun bentuknya (bahasa tubuh, lisan, maupun tulisan) tentang pelayanan, tindakan dan/atau kekurangan tindakan yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pelayanan atau para pelaksana pelayanan publik yang mempengaruhi atau dirasakan oleh masyarakat pengguna pelayanan.

Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjadi latar belakang mengapa pengaduan masyarakat dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan pelayanan publik.

Pertama, pengelolaan pengaduan merupakan kewajiban penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengelolaan pengaduan dimaksud mulai dari penerimaan sampai dengan tindak lanjut.

Kedua, pengaduan memiliki kecenderungan mengarah secara spesifik hanya kepada beberapa aspek pelayanan. Aspek pelayanan diantaranya adalah biaya, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kompetensi pelaksana, dan lainnya. Pengaduan akan cenderung mengarah ke salah satu aspek atau beberapa aspek pelayanan tersebut. Kondisi ini tentu saja dapat memberikan keuntungan bagi penyelenggara mengingat tindak lanjut dapat focus menyelesaikan pengaduan pada aspek-aspek dimaksud. Tentu saja ini akan mendorong adanya efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ditengah-tengah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh penyelenggara.

Ketiga, pengelolaan pengaduan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi penyelenggara. Selain dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi peningkatan kualitas pelayanan publik, keuntungan lain yang dapat diperoleh penyelenggara diantaranya adalah peningkatan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara, peningkatan akuntabilitas organisasi, sampai dengan peningkatan kinerja penyelenggara.

Untuk itu pengelolaan pengaduan menjadi amat penting. Penyelenggara diharapkan dapat menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan sebaik mungkin, begitu pula yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yang telah membuat mekanisme penanganan pengaduan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Noor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, yang di dalamnya terdapat mekanisme pengaduan. Disamping itu juga telah ditunjuk petugas khusus penanganan pengaduan yang selalu stand by dan ada buku register pengaduan. Adapun SK Kepala DPMPTSP Kab. Wonogiri Nomor 22 Tahun 2017 dan Buku Register Pengaduan dapat dilihat dan didownload melalui menu download. adh

Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri?

  • Hari Ini (54 Kunjungan)
  • Kemarin (45 Kunjungan)
  • Total (39190 Kunjungan)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri

  • Address: Jl. Pemuda I. No.5, 57612, Indonesia
  • Email: -
  • Telpon :(0273) 5328180
  • Fax : (0273) 5328180