Tupoksi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogir Nomor  11  Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogir Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas  Pokok Fungsi dan Tata Kerja mempunyai tugas     pokok Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Sedang  untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,   Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi :    

  1. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  3. pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal, pelayanan perijinan, serta pengendalian dan pengembangan;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  5. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

   

 

KEPALA

TUGAS POKOK :

 

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
  6. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  7. Menyusun kebijakan teknis di bidang Promosi Penanaman Modal;
  8. Menyusun kebijakan teknis di bidang Kerjasama Penanaman Modal;
  9. Menyusun kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal;
  10. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  11. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  12. Menyusun kebijakan teknis terkait Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
  13. Menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan;
  14. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan promosi, kerjasama, pelayanan, pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  15. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;
  16. Mengkoordinasikan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;
  17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
  18. Mengkoordinasikan penyusunan kajian potensi dan peluang investasi daerah;
  19. Mengkoordinasikan penyusunan sistem informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;
  20. Mengkoordinasikan pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik;
  21. Menyusun laporan berkala terkait realiasi investasi kepada atasan;
  22. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait pengembangan penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  23. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  24. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  25. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

SEKRETARIS   

TUGAS POKOK :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  3. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  4. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  5. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  6. Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  7. Merumuskan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumberdaya aparatur;
  8. Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  9. Mengelola administrasi keuangan;
  10. Mengelola administrasi umum;
  11. Mengelola administrasi kepegawaian;
  12. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  13. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP Badan;
  14. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  15. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

TUGAS POKOK :

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan keuangan.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan;
  5. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Badan guna evaluasi dan pelaporan;
  6. Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  7. Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP Badan;
  8. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
  9. Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;
  10. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran;
  11. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran;
  12. Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
  13. Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai;
  14. Melakukan pembayaran gaji pegawai;
  15. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  16. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  18. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan;
  19. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS POKOK :

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi, serta umum dan kepegawaian.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan;
  5. Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol;
  6. Melakukan pemeliharaan perlengkapan dinas, peralatan dinas dan kendaraan dinas;
  7. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
  8. Menyiapkan analisis beban kerja pegawai;
  9. Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
  10. Mengelola data dan dokumentasi pegawai;
  11. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
  12. Mengusulkan permohonan ijin dan tugas belajar;
  13. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
  14. Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan (BAPERTARUM);
  15. Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
  16. Memproses laporan perkawinan, ijin perkawinan dan  perceraian;
  17. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi;
  18. Menyiapkan bahan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
  19. Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai;
  20. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang umum dan kepegawaian;
  21. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  22. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  23. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  24. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bidang Umum dan Kepegawaian;
  25. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

KEPALA BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

TUGAS POKOK :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja bidang promosi dan kerjasama penanaman modal berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
  6. Melaksanakan koordinasi perencanaan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
  7. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
  8. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
  9. Melaksanakan sosialisasi di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
  10. Melaksanakan fasilitasi kerjasama penanaman modal tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  11. Melaksanakan fasilitasi temu usaha antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil Mikro Menengah ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  12. Melaksakan fasilitasi promosi penanaman modal ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  13. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  14. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.      

 

KEPALA SUB BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

TUGAS POKOK :

 

Melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi promosi penanaman modal tingkat lokal, nasional dan internasional.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Promosi Penanaman Modal berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Melaksanakan kebijakan teknis bidang promosi penanaman modal di daerah;
  6. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang promosi penanaman modal;
  7. Menyiapkan materi promosi potensi dan peluang investasi daerah dengan calon investor;
  8. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan promosi Penanaman Modal;
  9. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
  10. Melaksanakan sosialisasi di bidang promosi penanaman modal;
  11. Melaksanakan fasilitasi promosi penanaman modal tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  12. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  13. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

KEPALA SUB BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL

TUGAS POKOK :

 

Melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Kerjasama Penanaman Modal tingkat lokal, nasional dan internasional.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja subbidang kerjasama penanaman modal berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Melaksanakan kebijakan teknis bidang kerjasama penanaman modal di daerah;
  6. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang kerjasama penanaman modal;
  7. Menyiapkan materi kerjasama potensi dan peluang investasi daerah;
  8. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan promosi Penanaman Modal;
  9. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
  10. Melaksanakan sosialisasi di bidang kerjasama penanaman modal;
  11. Melaksanakan fasilitasi kerjasama penanaman modal tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  12. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  13. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIJINAN

TUGAS POKOK :

 

Melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi di Bidang Pelayanan Perijinan.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perijinan penananaman modal dan perijinan terkait lainnya;
  6. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman dan tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Mengkoordinasikan proses pelayanan perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Badan;
  8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik;
  9. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pelimpahan/ pendelegasian wewenang dari Bupati/ lembaga/ instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan;
  10. Mengkoordinasikan pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  11. Mengkoordinasikan usulan dan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
  12. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang perlayanan perijinan penanaman modal dan perijinan terkait lainnya;Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja pelayanan perijinan penanaman modal dan perijinan terkait lainnya;
  13. Melaksanakan sosialisasi di bidang pelayanan perijinan penanaman modal dan perijinan terkait lainnya;
  14. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha dengan instansi terkait;
  15. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  16. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

KEPALA SUB BIDANG PERIJINAN PENANAMAN MODAL DAN JASA USAHA

TUGAS POKOK :

 

Melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan penanaman modal, non perijinan penanaman modal dan jasa usaha lainnya.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha;
  6. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha;
  7. Menyiapkan pengajuan hak akses Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik pada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  8. Melaksanakan bimbingan kepada front office dan back office dalam pelayanan Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha secara elektronik dan manual;
  9. Melaksanakan pemrosesan Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha;
  10. Melaksanakan pemrosesan usulan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal daerah;
  11. Melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha;
  12. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha;
  13. Melaksanakan sosialisasi di bidang Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha;
  14. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Perijinan Penanaman Modal dan Jasa Usaha dengan instansi terkait;
  15. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  16. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

KEPALA SUB BIDANG PERIJINAN TERTENTU DAN PELAYANAN LAINNYA

TUGAS POKOK :

Melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelayanan Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perijinan Tertentu dan Pelayanan lainnya berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya;
  6. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya;
  7. Melaksanakan pelayanan Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya secara elektronik melalui sistem perijinan terpadu dan manual;
  8. Melaksanakan pemrosesan Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya;
  9. Melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya;
  10. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya;
  11. Melaksanakan sosialisasi di bidang Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya;
  12. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Perijinan Tertentu dan Pelayanan Lainnya dengan instansi terkait;
  13. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  14. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E.

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

 

TUGAS POKOK :

 

Melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian dan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perijinan.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja bidang pengendalian dan pengembangan penanaman modal berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;
  6. Merumuskan dan mengevaluasi kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan  pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;
  7. Merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  8. Mengkoordinasikan penyusunan kajian peluang investasi unggulan daerah dalam bentuk studi kelayakan bisnis;
  9. Mengkoordinasikan usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan di daerah;
  10. Mengkoordinasikan penyusunan sistem informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;
  11. Mengkoordinasikan penyusunan peta investasi daerah dalam bentuk Geographic Information System (GIS) Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
  12. Merumuskan dan mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dengan berpedoman pada perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  13. Mengkoordinasikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
  14. Mengkoordinasikan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perijinan, pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perijinan serta fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal dan perijinannya;
  15. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
  16. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen perijinan dan non perijinan;
  17. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen perijinan dan non perijinan;
  18. Mengkoordinasikan pendataan realisasi penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  19. Mengkoordinasikan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna pelayanan perijinan dan non perijinan;
  20. Mengkoordinasikan layanan pengaduan masyarakat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan;
  21. Mengkoordinasikan tindak lanjut/ kebijakan atas pengaduan masyarakat pengguna layanan perijinan dan non perijinan;
  22. Melaksanakan koordinasi perencanaan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
  23. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
  24. Melaksanakan sosialisasi di bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
  25. Melaksanakan evaluasi di bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
  26. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  27. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  28. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

TUGAS POKOK :

Melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengaduan penanaman modal dan pelayanan perijinan.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  5. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengaduan;
  6. Melaksanaan pemantauan penanaman modal dan pelayanan perijinan dengan instrumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  7. Melaksanakan pengawasan penanaman modal dan pelayanan perijinan melalui pemberian bimbingan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perijinan, pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perijinan serta fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealiasikan penanaman modal dan perijinannya;
  8. Melaksanakan pengawasan langsung dengan berkunjung ke Lokasi Proyek penanaman modal;
  9. Melaksanakan pengawaan tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen perijinan dan non perijinan;
  10. Melaksanakan pendataan realiasi penanaman modal dan pelayanan perijinan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Menyusun laporan perkembangan realiasi penanaman modal dan pelayanan perijinan di daerah secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pengukuran indeks kepuasan masyarakat pengguna pelayanan perijinan dan non perijinan;
  13. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyelesaian pengaduan layanan;
  14. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan;
  15. Melaksanakan sosialisasi di bidang pengendalian dan pengaduan;
  16. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  17. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  18. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN

TUGAS POKOK :

 

Melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pengembangan penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan.

 

URAIAN TUGAS :

 

  1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal dan pelayanan perijinan di daerah;
  6. Melaksanaan identifikasi, pengumpulan data dan pengolahan data terkait penyusunan kebijakan rencana umum penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;
  7. Melaksanaan identifikasi, pengumpulan data dan pengolahan data terkait penyusunan kajian potensi dan peluang investasi unggulan daerah;
  8. Melaksanaan identifikasi, pengumpulan data dan pengolahan data terkait penyusunan usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup dan terbuka dengan persyaratan di daerah;
  9. Melaksanaan identifikasi, pengumpulan data dan pengolahan data terkait penyusunan system informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;
  10. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data terkait penyusunan Geographic Information System (GIS) Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
  11. Melaksanaan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dengan berpedoman pada perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  13. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang Pengembangan;
  14. Melaksanakan sosialisasi di bidang pegembangan penanaman modal dan pelayanan perijinan;
  15. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  16. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
  17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

by.Adh.

Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri?

  • Hari Ini (17 Kunjungan)
  • Kemarin (20 Kunjungan)
  • Total (7034 Kunjungan)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri

  • Address: Jl. Pemuda I. No.5, 57612, Indonesia
  • Email: -
  • Telpon :(0273) 5328180
  • Fax : (0273) 5328180